Pemerintah memastikan tidak menempatkan isu penegakan HAM sebagai prioritas kerja sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Istana Kepresidenan melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung berdalih, fokus perhatian Jokowi lima tahun kedepan yaitu membangun Sumber Daya Manusia, bukan Hak Asasi Manusia.