Koalisi Perempuan Indonesia pesimistis dengan komitmen Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Alasannya menurut Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani, sejumlah organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia menolak rancangan Perppu tersebut. Bahkan penolakan terjadi sejak 2015 saat uji materi terhadap UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi.