Mayoritas publik mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Riset Lembaga Survei Indonesia LSI yang mencatat sebanyak 75 persen lebih responden mendukung Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu.