Presiden Joko Widodo berencana memperkuat kewenangan empat menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Penguatan itu berupa pemberian hak veto untuk membatalkan kebijakan menteri-menteri teknis yang berada di bawah koordinasi mereka. Informasi ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kata Mahfud, menko berwenang menganulir kebijakan menteri teknis yang bertentangan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden atau bertabrakan dengan kebijakan menteri lain.