Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak penyelenggara pemilu tidak menerima dana kampanye dari perusahaan tambang yang bermasalah. Baik dari kedua pasangan calon presiden, maupun calon anggota legislatif. Sebab, menurut Koordinator Jatam, Merah Johansyah lingkaran kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sangat kental dengan kepentingan pebisnis tambang.