Pemerintah Didesak Revisi Peta Rawan Bencana Sulawesi Tengah

Pemerintah dituding mengabaikan hasil survei Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika BMKG dalam menyusun peta rawan bencana Sulawesi Tengah. Penyusunan peta dilakukan usai bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu dan sekitarnya pada September 2018 silam. Peta rawan bencana bakal dijadikan acuan pemerintah daerah dalam merevisi rencana tata ruang dan wilayah. Namun, pemerintah daerah meneken peta itu tanpa tanda tangan BMKG.