Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba).
Pengesahan itu pun mendapat kritik, karena saat ini masyarakat Indonesia sibuk menghadapi pandemi covid-19.
Belum lagi beberapa pasalnya yang dinilai pegiat lingkungan mengakomodasi kepentingan elite yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. Mereka pun berencana mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pengesahan RUU Minerba ini.
Apa yang menjadi catatan, hingga revisi Undang-Undang Minerba harus segera dibatalkan? Dan apa dampak-dampak yang akan muncul, setelah Undang-Undang Minerba ini disahkan?