Banyaknya pemerintah daerah yang belum memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial memunculkan permasalahan baru penyaluran bantuan sosial (bansos), saat pandemi covid-19 ini. Bahkan di Sumatera Utara, 5 daerah diduga menyelewengkan dana bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) covid-19.
Menyikapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK mendorong penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai rujukan awal pendataan di lapangan.