Badan Pengawas Pemilu bersikeras meloloskan bakal calon anggota legislatif yang berstatus bekas napi korupsi. Sementara Komisi Pemilihan Umum juga ngotot mencegah eks napi jadi caleg. Dua lembaga penyelenggara pemilu itu saling adu kuat. Sementara, satu demi satu, eks napi korupsi antri untuk masuk Daftar Caleg Sementara (DCS). Berikut liputan redaksi KBR.