Konvensi Antikorupsi PBB menilai masih ada 24 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi. Itu sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini meminta Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau merevisi Undang-Undang antikorupsi yang ada. Seberapa mendesakkah Perppu Tipikor tersebut dikeluarkan pemerintah? Simak ulasan tim KBR yang dibacakan Danang Wardoyo.