Kementerian Dalam Negeri ternyata mengizinkan seribuan lembaga negara dan swasta untuk mengakses data kependudukan sejak 2013 silam. Langkah ini mendapat sorotan banyak pihak. Lalu bagaimana negara menjamin data kependudukan tak disalahgunakan? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Friska Kalia.