Pemerintah Daerah menjadi aktor utama yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Ini dilakukan melalui berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak masyarakat meyakini agama dan menjalankan keyakinan. Simak ulasan Jurnalis KBR Heru Haetami yang dibacakan Friska Kalia.