Pemerintah pusing tujuh keliling pasca-kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan dibatalkan Mahkamah Agung. Putusan itu praktis menambah beban negara untuk menambal defisit BPJS yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah pemerintah makin terseok karena banyak anggaran tersedot untuk menanggulangi Covid-19. Bagaimana tanggapan warga? Pilihan solusi apa saja yang bisa diambil? Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Reski Messanto.