Untuk kesekian kalinya, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS batal disahkan. RUU ini dicoret dari Program Legislasi Nasional Prolegnas Prioritas 2020. Jaminan perlindungan dan keadilan bagi korban dipastikan makin jauh dari harapan. Wakil Rakyat berdalih masih banyak perbedaan pandangan dalam menyikapi beleid ini. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini