Dua puluh satu provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pemerintah mengatakan Perda ini akan menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi sejumlah kelompok masyarakat sipil menuding Perda ini telah dan tengah merampas ruang masyarakat peisir yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Dan mereka juga akan membuka posko pengaduan masyarakat yang terdampak peraturan daerah ini. Seperti apa perda RZWP3K ini mempengaruhi kehidupan masyakat dan apa dampaknya bagi mereka? Simak perbincangan bersama Susan Herawati Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Ruang Publik KBR.