Beberapa hari lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mencanangkan program delapan desa bebas pornografi. Delapan desa tersebut tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, NTT, dan Sulawesi Selatan. Tujuan pembentukannya untuk mengimbangi perkembangan teknologi di Indonesia yang salah satu dampaknya adalah mudahnya anak mengakses konten pornografi. Seperti apa proses penentuan desa bebas pornografi ini dan apa syarat sebuah desa masuk kategori bebas pornografi? Akankah pembentukan desa bebas pornografi ini akan efektif melindungi anak dari dampak dan paparan pornografi? Simak perbincangan melalui sambungan telepon bersama Koordinator Nasional Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT Indonesia), Ahmad Sofian di Ruang Publik KBR.