Masa kerja anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir bulan Oktober mendatang. Di akhir masa jabatan ini, mereka telah mengesahkan beberapa UU di antaranya pengesahan revisi UU KPK, UU MD3, UU Perkawinan, dan UU Sumber Daya Air. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah salah satu RUU yang cukup banyak mendapat dukungan untuk segaera disahkan. Seperti apa upaya kelompok masyarakat sipil untuk mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di pekan-pekan terakhir masa kerja anggota DPR periode 2014-2019? Apa tantangan yang menghalangi RUU ini segera disahkan? Simak perbincangan bersama Ratna Batara Munti Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan di Ruang Publik KBR.