Di masa akhir jabatannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 mengeluarkan beberapa undang-undang, salah satunya revisi Undang-undang KPK yang menuai banyak protes. Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa sempat turun ke jalan hingga memakan korban meninggal. Sejumlah poin krusial termuat dalam materi revisi UU KPK. KPK di masa mendatang akan diawasi dewan pengawas yang punya kewenangan khusus memberi izin penyadapan. Lalu, mengapa revisi UU KPK ini menuai banyak protes? Apa dampak dari revisi UU KPK bagi pemberantasan korupsi di Indonesia? Dan apa yang bisa dilakukan agar tidak ada lagi upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu? Simak perbincangan bersama Alvin Nicola, Peneliti TII, Gita Putri Damayana, Direktur Eksekutif PSHK dan lewat sambungan telepon Anita Wahid, perwakilan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) di Ruang Publik KBR.