Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari bertekad membuka posko untuk menampung laporan beberapa kalangan masyarakat yang memiliki kekhawatiran atas ketidaktepatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakini penerapan perda tersebut akan dapat menjamin hak-hak masyarakat. Pasalnya, menurut Kepala Subdit Restorasi KKP Sapta Putra Ginting, pemerintah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam membuat suatu regulasi.
Lebih lanjut simak obrolannya bareng Kepala Subdit Restorasi KKP Sapta Putra Ginting dan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan KIARA Susan Herawati.