DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-undang pada Sidang Paripurna, Selasa (17/09/2019) kemarin.
Bagaimana tanggapan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Pemerintah mengenai hal ini? Simak obrolannya bareng Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.