Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Jumat kemarin. RKUHP ini rencananya akan dibawa ke sidang paripurna DPR besok, Selasa 24 September 2019 untuk diputuskan nasibnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut permintaan Presiden terkait penundaan pengesahan RKUHP bisa menjadi rujukan pembatalan pembahasan di Paripurna.
Simak pernyataan Presiden RI Joko Widodo dan Sekjen PPP Arsul Sani mengenai hal ini. Simak juga obrolannya bareng Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati dan Aktivis gender dan HAM, Tunggal Pawestri soal penundaan pengesahan RKUHP.