Di masa Pandemi COVID-19, semangat gowes masyarakat justru meningkat. Misalnya saja di DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap, lonjakan volume pesepeda di masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta mencapai 1.000 persen. Ini berdasar hasil survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada jam sibuk hari kerja.
Belum lama pun beredar kabar bahawa pemerintah berniat kenakan pajak bagi sepeda. Yang kemudian, hal itu dibantah oleh Kementerian Perhubungan melalui keterangan tertulis. Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, seperti dilansir Antaranews, yang disiapkan pemerintah saat ini adalah regulasi yang terkait keselamatan para pesepeda.
Pandemi mengubah wajah kota. Bukan lagi pemandangan kendaraan bermotor yang menyesaki jalanan kota, namun kini sepedalah yang terlihat marak menggantikannya. Tapi apakah pengaturan bagi para pesepeda itu sudah diperlukan? Bagaimana pemerintah akan mengatur pesepeda? Lalu bagaimana reaksi Komunitas pesepeda menyikapi hal ini?
Kita bincangkan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, dan Co-founder Bike to Work Indonesia (B2W), Toto Sugito.