Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan satgas Covid dan masyarakat untuk
mengantisipasi adanya sebaran Covid, salah satunya dari klaster pilkada. Menurutnya
klaster tersebut sedang marak terjadi dan luput diantisipasi masyarakat.
Sementara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkhawatirkan
tak patuhnya beberapa pihak terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran
pasangan calon di beberapa daerah. Selain itu Perludem juga masih menilai UU
Pilkada yang digunakan tidak mengatur teknis penyelenggaraan pilkada di masa
pandemi. Dan, jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol
kesehatan akan dipenuhi secara ketat, maka Perludem mendesak agar tahapan
Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu. Sehingga, pelaksanaan pilkada tidak menjadi
titik baru penyebaran Covid-19.
Lantas bagaimana proses pengawasan di daerah dilakukan? Adakah pengaruh segala protokol yang diterapkan itu terhadap penyelenggaraan pilkada?
Kita akan bincangkan hal ini bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.