Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, kemarin baru saja mengumumkan rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, setelah sebelumnya angka kasus positif terus meningkat. Menurut Anies, pemberlakuan PSBB yang dimulai pada 14 September mendatang, diharapkan ampuh menekan sebaran virus lewat interaksi. Ia juga meminta agar gedung perkantoran kembali ditutup dan para pekerja melakukan pekerjaan dari rumah.
Keputusan tersebut diambil karena adanya krisis kapasitas ketersediaan ruang isolasi dan ruang ICU bagi pasien Covid-19.Selain itu juga karena angka pemakaman yang menggunakan protap Covid-19 meningkat tajam.
Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pemerintah pusat memutuskan akan menambah dan mempersiapkan perlengkapan serta tenaga medis untuk menangani peningkatan kasus. Meski demikian, Airlangga menekankan bahwa sektor-sektor produktif harus terus berjalan dengan menerapkan protokol
kesehatan ketat.
Apa resiko atau kemungkinan dampak dari penerapan PSBB? Bagaimana tanggapan buruh atas kebijakan PSBB total di Ibukota Jakarta? Hal apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan dampak ekonomi terhadap masyarakat?
Kita akan bincangkan hal ini bersama Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih dan Ekonom LIPI Maxensius Tri Sambodo.